Persoalan pengangkatan Tenaga Honorer K2 yang belum pasti menyita perhatian banyak kalangan. Bahkan beberapa waktu lalu ribuan Tenaga Honorer melakukan aksi demonstrasi di Jakarta. Persoalan utama dari pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS adalah tidak adanya payung hukum dan anggaran APBN. Hal tersebut diungkapkan Hetifah, Anggota Komisi II dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi II dengan Dirjen Perundang-undangan Kementrian Hukum dan HAM, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Nasional (BKN), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN), Senin (22/2).

“Problem utama pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS seperti disinggung pada rapat ini adalah belum adanya payung hukum dan ketersediaan anggaran” ujarnya di Senayan.

Namun demikian, rapat Komisi II dengan mitra tersebut membawa kabar baik bagi para Tenaga Honorer. Pasalnya, Kementerian Keuangan melalui Dirjen Anggaran menjamin adanya dana untuk rekruitmen. Demikian pula dengan Dirjen Perundang-undangan Kemenkum HAM, juga menyatakan akan siap membantu menyelesaikan persoalan payung hukum untuk pengangkatan Tenaga Honorer tersebut.

Pernyataan dari kedua Dirjen tersebut disambut baik oleh Hetifah. Anggota Komisi II yang juga Anggota Banggar DPR tersebut menyatakan dukungannya atas apa yang menjadi rencana Pemerintah (pengangkatan Tenaga Honorer). “Kita (DPR) akan selalu mendorong dan mendukung pemerintah untuk menyelesaikan masalah pengangkatan Tenaga Honorer ini” sambungnya. (hs,mp)/foto:arief/parle/iw.